Manka 30 Juni 2026 - Provinsi Papua Selatan kini tengah menghadapi tantangan ekologis yang serius. Sebagai wilayah yang didominasi oleh dataran rendah, kawasan rawa, pesisir Arafura, serta hamparan hutan sagu yang luas, provinsi ini berada dalam posisi rentan terhadap dampak nyata perubahan iklim. Potensi ancaman seperti banjir musiman, kekeringan periodik, hingga pergeseran pola curah hujan kini membayangi kehidupan masyarakat adat yang kehidupannya bergantung erat pada alam. Merespons situasi tersebut, kemitraan multi-pihak yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga adat, serta instansi pemerintah daerah bergerak bersama mendorong langkah strategis. Kolaborasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Workshop Peningkatan Peningkatan Pengetahuan Tim Kecil terkait dokumen kunci daerah sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Papua Selatan. Kegiatan intensif ini berlangsung selama dua hari, pada 2-3 juni 2026, di Merauke.

Fokus utama dari workshop ini adalah membedah dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Selatan. Instrumen ini dinilai sebagai pintu masuk utama yang strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim berbasis pangan lokal dan masyarakat.  Workshop ini difasilitasi langsung oleh Bapak Dr. Essau Hambore, selaku Plt. Sekretaris sekaligus Kepala Bidang Perencanaan Bapperida Provinsi Papua Selatan.

Melalui diskusi kelompok terarah dan metode partisipatif, workshop ini berhasil merumuskan empat keluaran kunci yang akan menjadi landasan gerakan ke depan, yaitu  Tim Kecil kini memiliki ketajaman dalam membaca, menganalisis, dan memanfaatkan dokumen RPJMD sebagai alat advokasi kebijakan. Tersusunnya dokumen pemetaan skenario dampak perubahan iklim di Papua Selatan beserta identifikasi risiko dan peluang aksinya, hahirnya beberapa poin masukan program telah diintegrasikan ke dalam RPJMD. Hingga adanya kesepakatan tertulis mengenai rencana tindak lanjut dan pembagian peran Tim Kecil untuk mempersiapkan proses Multipol di Papua Selatan.

Kegiatan yang diinisiasi bersama ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mendukung proses perencanaan pembangunan di Provinsi Papua Selatan agar berjalan lebih inklusif, responsif terhadap krisis iklim, serta berpihak penuh pada kedaulatan pangan masyarakat adat. Hasil dari workshop ini diharapkan mampu menjadi bahan yang komperhensif untuk diuji di Multipol.