Manka, 23 Oktober 2026 – Sagu, kumbili, dan berbagai pangan lokal lainnya bukan sekadar sumber makanan bagi masyarakat Papua Selatan. Pangan lokal juga berkaitan dengan pengetahuan masyarakat adat dalam mengelola alam dan memenuhi kebutuhan hidup. Namun, ketika pola konsumsi berubah dan tekanan terhadap lingkungan meningkat, bagaimana memastikan pangan lokal tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah?

Pertanyaan ini menjadi salah satu bahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) II Multipol Papua Selatan yang berlangsung pada 15–16 Oktober 2026 di Merauke. Melanjutkan FGD I pada Juni lalu, FGD II Multipol bertujuan mempertajam prioritas kebijakan dan aksi pengembangan pangan lokal untuk mendukung pembangunan rendah karbon dan target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Dari kiri ke kanan: Pastor Pius C. Manu (Keuskupan Agung Merauke); Pdt. Daud Takanyuai (FKUB Papua Selatan); Esau Hombore ((Plt.) Sekretaris Bapperida Papua Selatan); Weltermans Tahulending (JERAT Papua); Sunarjo, S.Sos. (Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan); Yang Mulia Damianus Katayu (Ketua MRP Papua Selatan); dan Elfan Waisimon (MANKA).

Forum ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Mandala Katalika (MANKA) bersama Jaringan Masyarakat Papua (JERAT Papua) sebagai koordinator pelaksana, serta Perkumpulan Harmoni Alam Papuana (PHAP), Papua Paradise Center (PPC), eL-AdPPer, PSE Keuskupan Agung Merauke, dan Universitas Musamus sebagai mitra pelaksana lainnya.

Dalam pembukaan kegiatan, Sunarjo, S.Sos., Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan, menekankan pentingnya menyesuaikan pembangunan ekonomi dengan kondisi lahan. Menurutnya, pangan lokal seperti sagu dan gembili perlu mendapat perhatian karena telah tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungan setempat sejak lama.

Sunarjo, S.Sos., Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan, menyampaikan sambutan sebelum membuka FGD II Multipol Papua Selatan secara resmi.

Gagasan ini menjadi relevan di tengah pergeseran konsumsi masyarakat, terutama generasi muda Orang Asli Papua (OAP), dari sagu dan umbi-umbian ke beras. Padahal, pangan lokal tidak hanya memiliki nilai ekonomi dan ekologis, tetapi juga makna budaya. Bagi masyarakat Marind, misalnya, sagu dipandang sebagai kerabat, orang tua, atau perwujudan leluhur yang memberikan kehidupan.

Selama dua hari, peserta dari unsur pemerintah, lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, mitra pembangunan, serta komunitas pemuda adat dan keagamaan membahas tiga skenario: Kawasan Pangan Lokal Strategis; Penguatan Regulasi FoLU Daerah; serta Pengembangan BLUD, Biodiversitas, dan Ekowisata. Diskusi difasilitasi oleh Fakhrizal Nashr dari School of Government and Public Policy (SGPP).

Melalui proses skoring dan analisis menggunakan La Prospective/LIPSOR, peserta menilai 10 kebijakan, 15 aksi, dan enam kriteria untuk mempertajam prioritas dari ketiga skenario.

Suasana diskusi kelompok saat peserta mendalami skenario, merumuskan strategi, dan mempertajam rencana aksi untuk mendorong kebijakan terkait pangan lokal dan mitigasi perubahan iklim di Papua Selatan.

Sejumlah usulan yang mengemuka mencakup kebijakan harga acuan komoditas lestari, inisiatif satu hari pangan lokal, petunjuk teknis bagi OAP sebagai pemasok pangan lokal, serta pengembangan ekowisata berbasis komunitas. Sementara itu, aksi yang dibahas antara lain Sekolah Lapang Iklim dan Bioekonomi bagi pemuda OAP, pengembangan pusat studi biodiversitas pangan lokal, serta penguatan kelompok usaha dan komoditas lokal seperti sagu, nilam, aren, umbi-umbian, dan madu.

Forum juga membahas bagaimana inisiatif satu hari pangan lokal dapat diterapkan lebih luas, tidak hanya di sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga di hotel dan fasilitas publik lainnya.

Dari berbagai usulan dalam FGD terlihat bahwa mengembangkan pangan lokal bukan hanya soal meningkatkan produksi. Masyarakat juga membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usaha, memperkuat kapasitas, dan memperoleh akses pasar bagi produk yang mereka hasilkan.

Karena itu, kebijakan yang mendukung permintaan dan harga menjadi penting agar pengembangan pangan lokal dapat memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga masyarakat adat, sekaligus menjaga keberlanjutan praktik pengelolaan sumber daya alam yang telah berlangsung turun-temurun.

Peserta sedang menyampaikan hasil diskusi kelompoknya.

Hasil FGD II Multipol akan ditindaklanjuti dengan penyusunan draf kebijakan, yang kemudian difinalisasi melalui proses bersama pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan masyarakat adat. Proses ini diharapkan dapat mengolah berbagai usulan yang muncul dalam forum menjadi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Papua Selatan.