Manka, 19 Oktober — Pangan lokal dapat menjadi bagian dari solusi menghadapi perubahan iklim sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi alam dan pengetahuan masyarakat adat secara berkelanjutan. Untuk mendukung langkah tersebut, Mandala Katalika (MANKA) bersama JERAT Papua, Universitas Musamus, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana (PHAP), Eladdper, Papua Paradise Center (PPC), dan PSE Keuskupan Agung Merauke, dengan dukungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Bapperida, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) 1 Multipol pada 25 Juni 2026 di Merauke, Papua Selatan.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari FGD MICMAC dan MACTOR. Forum tersebut bertujuan membangun kesepahaman antarpemangku kepentingan, mengonfirmasi kebijakan dan aksi yang sesuai dengan kondisi daerah, serta merumuskan landasan kebijakan pangan lokal yang selaras dengan kebijakan afirmasi Otonomi Khusus (Otsus) dan RPJMD Papua Selatan. Upaya ini juga diharapkan mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

Sebanyak 47 peserta dari unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, tokoh agama, dan komunitas pemuda adat mengikuti diskusi ini. Mereka bersama-sama membahas arah kebijakan dan langkah nyata untuk mengembangkan pangan lokal di Papua Selatan.

Prosesi pemukulan Tifa oleh Asisten I Bapak Drs. Agustinus Joko Guritno, M.Si didampingi Bapperida, JERAT dan Manka

Para peserta membahas beragam sumber pangan lokal di Papua Selatan, seperti sagu, ubi jalar, keladi, pisang, sukun, ikan, serta berbagai hasil hutan bukan kayu. Sumber pangan tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara turun-temurun. Namun, pengembangannya masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan kebijakan pendukung, akses pasar yang belum optimal, dan koordinasi antarlembaga yang perlu diperkuat. Ketergantungan pada pangan dari luar daerah juga menjadi tantangan dalam mewujudkan kemandirian pangan masyarakat.

Karena itu, pengembangan pangan lokal perlu melampaui upaya meningkatkan produksi. Dukungan kebijakan dibutuhkan untuk melindungi sumber pangan dan wilayah adat, memperluas peluang usaha masyarakat, serta memastikan sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Asisten I, Drs. Agustinus Joko Guritno, M.Si., menyampaikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal. Hasil kebun tidak hanya perlu dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri, tetapi juga berpeluang dikembangkan menjadi usaha yang menghasilkan pendapatan. Ia berharap diskusi ini dapat membantu menemukan solusi untuk mewujudkan hal tersebut.

Pembukaan Kegiatan FGD Tahap 1 Multipol oleh Fajar Islam, Lead Region Papua MANKA

Pemaparan disampaikan oleh Esau Hombore, Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Bapperida Provinsi Papua Selatan. Ia menjelaskan visi dan misi Gubernur, rencana penetapan kawasan strategis pangan lokal di empat kabupaten, keterkaitannya dengan RPJMD, serta pentingnya menerjemahkan nilai “Martabat” dalam visi Gubernur ke dalam program pangan lokal.

Melalui pendekatan MULTIPOL, peserta membahas tiga skenario pembangunan: penetapan kawasan pangan lokal strategis, penguatan regulasi terkait pengelolaan hutan dan penggunaan lahan (*Forestry and Other Land Use* atau FoLU), serta pengembangan pendanaan nonkarbon, biodiversitas, dan ekowisata. Forum juga meninjau 12 usulan kebijakan dan 16 usulan aksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan Papua Selatan.

Salah satu usulan yang disepakati penuh adalah pelaksanaan Program Satu Hari Pangan Lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Langkah ini dapat memperkenalkan pangan lokal kepada generasi muda sekaligus membuka peluang pasar bagi produk masyarakat. Usulan pendampingan penetapan wilayah adat serta penguatan akses masyarakat terhadap pengelolaan wilayah melalui skema Perhutanan Sosial dan Hutan Adat juga memperoleh kesepakatan penuh.

Suasana pelaksanaan FGD Tahap 1 Multipol di Papua Selatan.

Diskusi ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan pangan lokal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam. Kepastian kebijakan, akses pasar, pendanaan, serta keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan juga berperan penting. Pengetahuan lokal dan hak masyarakat adat perlu menjadi landasan dalam pengelolaan pangan dan lingkungan di Papua Selatan.

Penguatan pangan lokal merupakan bagian dari upaya mendorong pembangunan yang selaras dengan potensi alam, kebutuhan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Dengan kolaborasi multipihak dan kebijakan yang terintegrasi, pangan lokal diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat adat, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan rendah karbon dan pencapaian target FOLU Net Sink 2030 di Papua Selatan.