Manka 1 Juli 2026 - Dalam upaya nyata mendukung pencapaian target Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 dan agenda pembangunan rendah karbon, pada 18 Juni 2026 lalu bertempat di Sorong, digelar Focus Group Discussion (FGD) 1 Multipol Papua Barat Daya. Kegiatan yang berlangsung di Kota Sorong ini mengumpulkan sekitar 70 peserta yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi masyarakat sipil (CSO), sektor swasta, akademisi, hingga perwakilan masyarakat adat.  FGD ini diinisiasi oleh kolaborasi Tim Kecil Multipol yang terdiri dari Bentara Papua, Unimuda Sorong, Jerat Papua, dan Perkumpulan Mandala Katalika, serta didukung penuh oleh perwakilan instansi pemerintah seperti Dinas Kehutanan, Bapperida, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya.

Melalui pendekatan perencanaan partisipatif La Prospective, metode Multipol digunakan untuk menguji berbagai variabel kebijakan sebelum masuk ke tahap pembobotan. Dinamika internal Tim Kecil—yang merujuk pada hasil penyelarasan dalam dokumen telah mematangkan komponen kerja menjadi 3 Skenario Daerah, 15 Poin Kebijakan (Policy), 16 Poin Aksi (Action), dan 6 Kriteria Keberhasilan untuk diuji bersama seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan ini dibuka dengan dorongan dari Asisten 2 Provinsi Papua Barat Daya yang menekankan bahwa ruang perlindungan pasca-revisi UU Otsus tahun 2021 harus dimanfaatkan untuk membangun wilayah berbasis unsur manusia dan alam, sekaligus memperkuat poin ketiga misi Gubernur Papua Barat Daya. Dalam kegiatan FGD ini berbagai masukan kritis dan rekomendasi strategis mengemuka sepanjang sesi bedah variabel, di antaranya, Lembaga Adat Malamoi dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menegaskan bahwa penetapan Perda/Perdasus MHA merupakan prioritas utama yang harus diselesaikan sebagai landasan legal guna mencegah tumpang tindih otoritas lahan. Perwakilan BKPH III Sorong memaparkan komitmen pengelolaan pangan strategis (seperti padi gogo, jagung, dan keladi) melalui skema Perhutanan Sosial (PS). Dinas Koperasi & UMKM bersama Disperindag menyoroti mahalnya biaya produksi pangan lokal dibandingkan produk pasokan luar daerah. Salah satu gagasan aksi yang mendapat afirmasi kuat adalah usulan dari koalisi masyarakat sipil untuk mengintegrasikan hasil panen sagu dan umbi-umbian lokal ke dalam menu program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mendongkrak ekonomi tapak secara langsung. Sementara itu Bapeda Sorong dan Dinas Perhubungan mengingatkan pentingnya integrasi kawasan pangan lokal ke dalam penyusunan RT/RW Provinsi dan RZWP3K yang tervalidasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Seluruh variabel yang diuji dalam FGD 1 ini telah mendapatkan afirmasi dan konsensus awal dari para peserta dengan catatan perbaikan yang kontekstual. Output utama berupa daftar variabel skenario, kebijakan, dan aksi yang tervalidasi ini akan langsung menjadi struktur data parameter siap pakai.  Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan input langsung untuk proses pembobotan multi-kriteria pada pelaksanaan FGD 2 Multipol mendatang. Sinergi yang kuat dalam komitmen lintas sektor ini diharapkan mampu menjadikan Papua Barat Daya sebagai contoh daerah yang sukses mengawinkan ketahanan pangan lokal dengan kelestarian lingkungan hidup.