Manka, 22 Oktober 2026 — Upaya memperkuat perlindungan pangan lokal, hak masyarakat adat, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Papua Barat Daya memerlukan dukungan kebijakan yang terarah serta kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Untuk mendukung upaya tersebut, MANKA bersama mitra dan pemerintah daerah mendorong perumusan rekomendasi kebijakan melalui Focus Group Discussion (FGD) 2 Multipol Papua Barat Daya yang diselenggarakan pada 12–13 Oktober 2026 di Kota Sorong.

Kegiatan ini dikolaborasikan bersama sejumlah mitra, di antaranya Bentara Papua, Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, dan JERAT Papua, dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, peserta melibatkan perwakilan dari masyarakat adat Suku Moi Klabra, lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, serta akademisi. Forum ini menjadi ruang bersama untuk memvalidasi hasil diskusi sebelumnya sekaligus menyusun prioritas kebijakan dan rencana aksi yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan.

Hari pertama dilakukan brainstorming mengenai pentingnya regulasi yang diambil oleh pemerintah daerah, untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan juga peningkatan pendapatan daerah dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memprioritaskan prinsip-prinsip berkelanjutan, seperti agrowisata komunitas, pemaksimalan pangan lokal, perlindungan kawasan dan akses dana iklim.

Proses penapisan rancangan kebijakan dilakukan secara partisipatif melalui platform Mentimeter yang diakses menggunakan smartphone oleh para peserta.

Diskusi tersebut dilanjutkan dengan penapisan 16 rancangan kebijakan, yang terdiri atas 15 usulan dari FGD 1 dan satu usulan tambahan yang muncul dalam forum. Melalui proses pemeringkatan bersama, peserta menetapkan 10 rancangan kebijakan prioritas untuk dibahas lebih lanjut pada hari kedua.

Pada hari kedua, peserta menyepakati enam kriteria untuk menilai prioritas rancangan kebijakan, skenario, dan program aksi. Proses penapisan dilakukan secara partisipatif dengan memanfaatkan platform Mentimeter, sehingga peserta dapat memberikan penilaian terhadap berbagai usulan yang tersedia. Hasilnya kemudian dikelompokkan ke dalam tiga pendekatan, yaitu Kawasan Pangan Lokal Strategis, Forest and Other Land Use (FOLU) Daerah, dan skenario Non-Karbon yang mencakup ekowisata.

Proses ini menjadi bagian dari upaya menyusun rekomendasi kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah, perlindungan lingkungan, serta kepentingan masyarakat adat. Pelibatan berbagai pihak juga penting untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan daerah membuka ruang bagi masyarakat adat dalam menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan terhadap keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

https://manka.id/wp-content/uploads/2026/10/FGD-2-Multipol-1.jpgPenyampaian aspirasi dan masukan dari Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP)

FGD 2 Multipol Papua Barat Daya menghasilkan dokumen rekomendasi rancangan kebijakan yang dikelompokkan ke dalam tiga skenario pendekatan, yaitu Kawasan Pangan Lokal Strategis, FOLU Daerah, serta Non-Karbon dan Ekowisata. Pada skenario 1 dan 3, rekomendasi kebijakan mencakup petunjuk teknis (juknis) bagi Orang Asli Papua (OAP) sebagai pemasok pangan, penguatan rantai pasok, penetapan harga komoditas lestari, gerakan Satu Hari Pangan Lokal, hilirisasi sumber daya alam dan energi (SDA dan SDE), pengembangan kawasan pangan lokal strategis, serta kebijakan ekowisata.

Sementara itu, skenario 2 memprioritaskan kebijakan terkait kelembagaan iklim, Payment for Ecosystem Services (PES) berbasis biodiversitas, dan pembentukan forum iklim. Seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut bersama para pemangku kepentingan.

Manka akan mendalami rancangan kebijakan prioritas yang dihasilkan dari forum dan mengidentifikasi tema kebijakan yang dapat didukung, antara lain kebijakan terkait Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang masuk dalam tujuh besar prioritas, penguatan peran OAP sebagai pemasok pangan lokal, serta pengembangan kawasan pangan lokal strategis. Selanjutnya, Manka akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk merumuskan rencana kerja sama advokasi kebijakan. Manka juga akan mendorong inisiatif pembentukan BLUD di tingkat Provinsi Papua Barat Daya serta melakukan advokasi terhadap rencana aksi BLUD.

Selanjutnya, Manka bersama Jerat Papua akan menyusun rencana dan alur advokasi untuk mendorong rancangan kebijakan prioritas agar dapat diusulkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.