Kementerian Dalam Negeri RI bekerja sama dengan Mandala Katalika Indonesia (Manka) dengan dukungan Ford Foundation sedang menjalankan program berupa kajian inisiasi kesiapan pembentukan lembaga pengelola dana lingkungan hidup di daerah. Output dari kajian ini kemudian dapat menjadi informasi/petunjuk bagi pemerintah daerah mengenai pembentukan lembaga pengelola dana lingkungan hidup, perencanaannya, maupun implementasinya.
Dalam rangka menunjang inisiatif lokal untuk lebih mudah mengakses pendanaan iklim, pendanaan perbaikan lingkungan, serta membantu penerjemahan standar atau rambu pengamanan ke tingkat lokal, tim Manka bersama dengan Kemendagri menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang menggali aspirasi tupoksi calon lembaga pengelola dana lingkungan di daerah (provinsi).
Kegiatan FGD ini dilaksanakan di Ruang Rapat Praja Bhakti Utama Lantai 2 Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada hari Kamis, 15 Juni 2023. Hadir dalam FGD, 6 kementerian dan Lembaga yaitu Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, BAPPENAS dan BPDLH.
Tujuan kegiatan FGD secara umum adalah untuk menangkap pendapat/aspirasi dari para pemangku kepentingan terkait tugas dan fungsi yang dibutuhkan/diharapkan untuk calon lembaga pengelola dana lingkungan di daerah yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk rekomendasi kajian bentuk kelembagaan dana lingkungan ditingkat daerah (provinsi).
FGD dibuka oleh Bapak Gunawan Eko Movianto,SE.,MM selaku plh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) 1 Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri serta dilanjutkan dengan diskusi. Bertindak sebagai fasilitator diskusi adalah Herdian Prasetyo, ST, Penyusun Bahan Kebijakan pada Sub-Substansi Wilayah I Subdit Lingkungan Hidup Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dari Sub Direktorat Lingkungan Hidup Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Juliarta Bramansa Ottay dari Perkumpulan Mandala Katalika.
Dalam sambutannya, Bapak Gunawan Eko Movianto menyampaikan bahwa Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam perubahan iklim. Hal ini terkait dengan komitmen Indonesia pada pencapaian target NDC Indonesia seperti yang tertuang di dalam Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan NEK untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Distribusi penyaluran dan pengelolaan dana lingkungan kepada daerah penting untuk mengoptimalkan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk perubahan iklim.
Kemendagri sendiri telah melakukan beberapa upaya terkait dengan perubahan iklim salah satunya melalui dukungan kepada pemerintah daerah dalam menetapkan perencanaan daerah termasuk pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan terkait perubahan iklim, diantara NSPK yang ditetapkan kemendagri antara lain melalui Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Permendagri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan. Adapun aturan ini secara langsung telah mengakomodir perubahan iklim, dimana perubahan iklim menjadi salah satu bagian dari nomenklatur sub-kegiatan urusan lingkungan hidup, salah satunya pada sub kegiatan “koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim”.
‘Saya berharap FGD dalam ini dapat memberikan dukungan dan arahan dari kementerian terkait serta masukan/aspirasi tupoksi calon lembaga pengelola dana lingkungan di daerah,” ujar Bapak Gunawan Movianto di akhir sambutan.
Aspirasi dan masukan dari peserta FGD yang hadir baik secara luring maupun daring mencakup hal -hal yang bersifat perlu dilakukan sebelum merancang tupoksi dan tupoksi itu sendiri. FGD mencatat bahwa penting untuk melihat ulang regulasi atau mekanisme tentang pengelolaan dana lingkungan hidup yang sudah ada untuk melihat peluang apakah tugas dan fungsi ini bisa dikerjakan oleh lembaga yang sudah ada (optimalisasi kelembagaan yang sudah ada). Hal ini juga berhubungan dengan persiapan sumber daya manusia yang diharapkan bisa melengkapi dan bersinergi dengan K/L lainnya di urusan perbaikan lingkungan dan perubahan iklim.
Terkait tupoksi, FGD mencatat beberapa kemampuan, prinsip dan fungsi yang harus ada bagi calon lembaga pengelola yaitu diantaranya kemampuan menetapkan target dan baseline sebagai bentuk kapabilitas rencana aksi perubahan iklim di daerah, kemampuan untuk melakukan pendokumentasian catatan kerja dengan baik dan melaporkannya secara reguler kepada pemerintah di pusat dan daerah agar tidak tumpang tindih dengan fungsi lembaga lain di daerah.
Calon lembaga juga diharapkan memiliki prinsip transparansi, efisien, efektif, dan proporsional agar mampu membantu tugas dalam melakukan kegiatan perubahan iklim dan perbaikan lingkungan.
