Sah! Fatwa MUI Tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global Diluncurkan
Perjuangan Mandala Katalika (Manka) untuk menggagas dan mengawal lahirnya Fatwa Perubahan Iklim akhirnya telah bermuara dengan diresmikannya Fatwa MUI No.86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global pada 23 Februari 2023, bertempat di Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jakarta Pusat.
Dalam proses perjalanan pembuatan fatwa ini, sebagai pengusul Manka bekerjasama dengan EcoNusadan Ummah4Earth untuk bersama-sama menyampaikan usulan fatwa perubahan ke Majelis Ulama Indonesia. Juliarta Bramansa Ottay, selaku Direktur Mandala Katalika menyatakan, “Kami meyakini bahwa Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu kekuatan dan pilar dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat mendukung dalam mempercepat dan menyebarluaskan pentingnya aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Oleh karena itu kami perlu mendorong lahirnya fatwa ini.”
Dalam kesempatan itu Dr. Hayu Prabowo, selaku Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia mengungkapkan penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terjadi karena banyak faktor. Sehingga terjadinya cuaca ektrim dengan musim kemarau yang panjang, curah hujan tidak menentu serta kenaikan permukaan air laut yang menyebabkan meningkatkan bencana hidrometeorologi serta kegagalan pertanian hingga bidang perikanan. Beliau menegaskan, “Oleh karena itu untuk menggendalikan perubahan iklim tersebut diperlukan usaha kolaboratif dari berbagai pihak baik dari pemerintah dan masyarakat secara umum.”
Dalam proses penyusunan fatwa ini, komisi fatwa bersama lembaga pengusul melakukan kunjungan lapangan untuk pengumpulan bukti empiris mengenai penyebab dan dampak perubahan iklim di lapangan. Bersama dengan Mandala Katalika (Manka) dan Borneo Nature Foundation, Komisi fatwa mengunjungi lahan gambut bekas terbakar di Kalimantan Tengah, dan melakukan kunjungan lanjutan bersama Manka dan Perkumpulan Elang ke Riau untuk berdiskusi dengan para pihak dan masyarakat mengenai tata kelola lahan dan hutan. Selain itu dalam proses pembahasan fatwa, sudah dilakukan focus group discussion (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat yang secara aktif memberikan masukan serta rujukan ilmiah.
Ketentuan hukum dari fatwa ini termasuk mengharamkan segala tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan alam, deforestasi dan pembakaran hutan dan lahan yang berdampak pada krisis iklim. Fatwa ini juga mewajibkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, mengurangi jejak karbon yang bukan merupakan kebutuhan pokok serta melakukan upaya transisi energi yang berkeadilan.
Juliarta Bramansa Ottay menambahkan, “Perubahan iklim merupakan isu yang besar dan kompleks, sehingga dibutuhkan kolaborasi lebih banyak pihak agar kesadartahuan mengenai isu perubahan iklim semakin meningkat di masyarakat dan agar upaya mitigasi yang selama ini sudah berjalan semakin berdampak. Harapan kami semoga fatwa Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global yang didukung dengan modalitas lembaga keagamaan dalam bidang pendidikan dan dakwah dapat menjangkau dan menggalang dukungan khalayak luas untuk mengarusutamkan isu perubahan iklim dalam kehidupan masyarakat Indonesia.”
Untuk mengetahui apa saja isi dan bahasan dalam Fatwa MUI No.86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global silakan klik tautan link di bawah ini;
