Sebagai langkah awal upaya untuk mengetahui modalitas provinsi terkait rencana pengembangan iklim dan lingkungan di daerah, Perkumpulan Mandala Katalika Indonesia (Manka) bekerjasama dengan School Government of Public Policy (SGPP) dan Kementerian Dalam Negeri Sub Direktorat Lingkungan Hidup dengan dukungan Ford Foundation menyelenggarakan Lokakarya Lanjutan Pemetaan Kesiapan Provinsi untuk Pengembangan Tupoksi dan Kelembagaan Pengelola Kegiatan Iklim dan Lingkungan di Daerah pada 22 dan 23 Februari 2024.
Lokakarya ini dirancang sebagai kelanjutan lokakarya pertama yang dilakukan pada November 2023. Lokakarya bertujuan mengingatkan kembali pemahaman pengukuran dan penilaian kesiapan sebuah provinsi dalam mengembangkan tugas dan lembaga yang mengelola kegiatan iklim dan lingkungan sekaligus meningkatkan pemahaman dan praktik keberlanjutan lingkungan dan iklim di Indonesia, khususnya melalui sebuah proses yang berbasis kepada data dan partisipasi semua pihak untuk membantu mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Kami berupaya memetakan kesiapan pengembangan dana amanah kegiatan iklim dan lingkungan di wilayah regional, dengan mempertimbangkan beragam aspek seperti dimensi keberlanjutan, pemangku kepentingan, faktor sistem dan skenario, serta kebijakan dan tindakan yang diperlukan, khususnya dengan memberi perhatian lebih kepada proses analisis MICMAC (identifikasi variabel), MACTOR (identifikasi aktor), dan membuat kertas kebijakan (policy brief). Hasil kajian yang telah dilakukan oleh 5 lembaga di 5 provinsi nantinya berfungsi sebagai dasar untuk perumusan kebijakan yang mendukung pengambilan keputusan berbasis evidence di tingkat provinsi.
Lokakarya ini kembali diikuti oleh 10 orang peserta dari lima lembaga yaitu GeRAK Aceh, AMAN Sulawesi Selatan, Borneo Nature Foundation Kalimantan Tengah, Lembaga Bela Banua Talino Kalimantan Barat dan Perkumpulan Elang Riau. Lokakarya diampu oleh oleh Safendrri Komara Ragamustari P.hd. dan Dr. Fakhrizal Nashr dari School Government of Public Policy (SGPP).
Lokakarya terbagi kedalam 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu untuk mendiskusikan hasil kompilasi data diskusi kelompok terpumpun partisipatif yang telah difasilitasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dari Provinsi Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan. Sesi kedua adalah pengenalan penulisan policy brief yang ditujukan kepada pemangku kebijakan terkait di daerah sasaran.
Di sesi pertama, peserta dari masing-masing lembaga dan provinsi bergantian berbagi pengalaman di belakang layar penyelenggaraan diskusi kelompok terpumpun partisipatif. Pembelajaran dan praktik baik dari proses pemetaan ini kemudian dikumpulkan untuk catatan masukan dan perbaikan program dimasa depan. SGPP kemudian memandu peserta cara membaca (analisis dan interpretasi data) hasil diskusi kelompok terpumpun partisipatif yang sudah dilalukan sepanjang desember 2023 hingga Februari 2024.
Di sesi pengenalan penulisan kertas kebijakan, peserta belajar tentang hal-hal yang perlu diperhatikan saat menulis policy brief yang jelas, singkat, dan langsung pada pokok permasalahan serta solusinya sehingga dapat mempengaruhi kebijakan publik dengan menyajikan bukti dan argumen yang mendukung rekomendasi tertentu.
Peserta juga berkesempatan praktek untuk mengidentifikasi audiens target dari policy brief serta menyusun struktur dan konten policy brief berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan. Harapannya, peserta kedepannya dapat memiliki kemampuan menulis sendiri policy brief yang jelas, singkat, dan persuasif.
“Ini adalah pengalaman yang baru dan penting bagi saya dan juga lembaga. Saya pribadi merasa ditinggatkan kapasitasnya terutama tahu cara membuat rekomendasi berdasarkan kajian. Ini tentu saja akan akan mempermudah kerja advokasi dan kerja besar terkait Iklim dan Lingkungan”, ucap Arso dari Borneo Nature Foundation. Hal senada juga disampaikan oleh 4 lembaga lainnya.
