Pada tanggal 10 Maret 2025 lalu, bertempat di Jakarta, Perkumpulan Mandala Katalika bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar kegiatan kick-off untuk mengembangkan rekomendasi kelembagaan dan tata kelola dalam mempercepat pendanaan iklim di tingkat daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi, termasuk perwakilan Ditjen. Bina Pembangunan Daerah dan Ditjen. Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, World Bank, Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kalimantan Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan PMU BioCF Jambi. Selain itu hadir juga Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) dan beberapa mitra Manka yaitu School of Government and Public Policy (SGPP), GeRAK Aceh, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Bentara Papua dan Perkumpulan Elang.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kementerian Dalam Negeri, Bapak Ir. Edison Siagian, ME, mengawali acara dengan menyampaikan pentingnya sinkronisasi regulasi dan kebijakan untuk menciptakan efisiensi dalam pendanaan terkait perubahan iklim. Beliau menekankan bahwa dukungan berbagai pihak, termasuk keterlibatan daerah, sangat diperlukan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara efektif.
Direkur Perkumpulan Mandala Katalika, Bapak Juliarta Bramansa Ottay menjelaskan gambaran program yang akan dilaksakan oleh Perkumpulan Mandala Katalika serta rencana studi yang akan dilaksanakan di Jambi dan Kalimantan Timur, serta pengembangan skenario aksi sektor FOLU di Aceh, Riau, Kalimantan Barat, dan Papua Barat Daya. Beliau menekankan perlunya proses konsultasi dan diskusi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa pedoman yang akan dikembangkan mencerminkan proses kolaboratif, partisipatif, dan inklusif.
Dalam tanggapannya, Bapak Drs. Alue Dohong, M.Sc., Ph.D selaku Penasehat Utama Menteri KLH berpesan mengenai pentingnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan membangun keselarasan target dan pencapaian target perubahan iklim di pusat dan daerah. Bapak Enjang Sopiyudin, S.Hut, MIL selaku Kepala Bidang Fasilitasi Rekomendasi Kebijakan, Pusat Kebijakan Strategis, Kementerian Kehutanan menyampaikan pentingnya sinkronisasi peraturan dan peluang pendanaan di sektor FOLU. Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr.drs. Teguh Narutomo MM, menekankan mengenai perlunya menggali pendapatan asli daerah sehingga terciptanya independensi dari daerah dan pengurangan ketergantungan daerah ke pusat mengenai pendanaan.
Dalam sesi penjelasan mengenai desain studi kelembagaan dan operasional program iklim oleh Bapak Embun Bunyana dan Tomi Ariyanto dari Mandala Katalika, dijelaskan bahwa tujuan studi ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai struktur organisasi pengelolaan program iklim, mencatat proses bisnis, serta memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan program iklim. Studi kelembagaan ini akan melingkupi empat poin yaitu, kelembagaan dan tata Kelola, mekanisme perancangan program dan perencanaan, mekanisme pembagian manfaat dan sistem monitoring, reporting dan verifikasi (MRV). Studi kelembagaan ini juga memiliki delapan poin yang akan dianalisa, diantaranya struktur kelembagaanm mekanisme perencanaan, mekanisme pengambilan Keputusan, mekanisme pelaksanaan, mekanisme distribusi benefit, sistem monev, keterlibatan pemangku kepentingan dan acuan standar dan regulasi dimana studi ini rencananya akan dilaksanakan selama 6 bulan di kota Jambi dan Kalimantan Timur.
Dalam presentasi kedua, Dr. Safendrri Komara Ragamustari memaparkan kerangka metodologis yang akan digunakan dalam perencanaan skenario aksi FOLU di daerah. Metode yang digunakan menganut konsep La Prospective yang dikembangkan oleh Michael Godet, dengan prinsip Multi Criteria Assessment (MCA) dan pendekatan partisipatif terintegrasi, dengan menggunakan tools MICMAC, MACTOR, dan MULTIPOL.
Peserta juga berbagi praktik baik yang telah dilaksanakan di daerah masing-masing, antara lain FCPF Kalimantan Timur oleh Prof. Daddy Ruhiyat, REDD+ Kalimantan Barat oleh Prof. Gusti Hadiansyah, serta BioCF Jambi oleh Ir. H. Sepdinal, M.E dan Dr. Syahru Ramadhan.Berbagai pengalaman dari FCPF Kaltim dan BioCF Jambi akan menjadi percontohan dalam penyusunan juknis kelembagaan iklim di masa depan.
Kegiatan kick-off ini diakhiri dengan pernyataan dukungan dari berbagai pihak terhadap kajian yang akan dilakukan oleh Perkumpulan Mandala Katalika dalam pengembangan kelembagaan iklim di tingkat daerah. Diharapkan, hasil dari kajian ini dapat mempercepat implementasi pendanaan yang efektif untuk program perubahan iklim di seluruh Indonesia.
