Pada 17 Maret 2025 lalu, Perkumpulan Mandala Katalika Indonesia bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri menggelar audiensi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh dukungan terhadap pelaksanaan studi kelembagaan dan tata kelola pendanaan iklim di tingkat daerah, dengan mengangkat praktik baik dan tantangan di Kalimantan Timur sebagai bagian dari kajian komparatif nasional.
Pertemuan ini difasilitasi oleh Kabag SDA Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari DDPI, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Biro Organisasi Setda dan beberapa NGO seperti Yayaan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Yayasan Bioma, Yayasan Bumi.
Dalam sambutannya, Ditjen Bangda menekankan pentingnya studi kelembagaan sebagai bagian dari upaya mempercepat implementasi pendanaan iklim di daerah, mengingat keberhasilan pengelolaan dana insentif iklim seperti FCPF di beberapa provinsi, termasuk Jambi dan Kalimantan Timur. Manka kemudian memaparkan rencana studi secara rinci, termasuk keterkaitannya dengan kebijakan Forest and Other Land Use (FOLU) dan kontribusi terhadap penurunan emisi GRK daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan studi ini. Bappeda Kalimantan Timur juga menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung program-program yang berkontribusi pada upaya penurunan emisi dan penguatan kelembagaan daerah. Audiensi ini menjadi ruang pertukaran pandangan antar pemangku kepentingan. Sejumlah masukan dibahas dalam kegiatan ini, mulai dari pentingnya kejelasan dasar hukum pembentukan lembaga seperti BLU dan BLUD, perlunya memperkuat lembaga yang telah ada ketimbang membentuk badan baru, hingga pertimbangan integrasi dana insentif iklim ke dalam mekanisme keuangan desa.
Yayasan Bioma, Yayasan Bumi, GIZ, hingga akademisi dan tokoh perubahan iklim Prof. Daddy Ruhiyat serta Prof. Mustofa turut memberikan perspektif berharga. Salah satu usulan penting yang disepakati untuk ditindaklanjuti adalah perlunya analisis regulasi yang menyeluruh dalam studi, untuk mengidentifikasi harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan pendanaan iklim. Sebagai tindak lanjut, Manka bersama Ditjen Bangda akan menjalankan studi sesuai linimasa yang telah disusun, dengan mempertimbangkan seluruh masukan yang disampaikan dalam audiensi tersebut.
Audiensi ini menjadi langkah awal yang penting dalam merumuskan model tata kelola pendanaan iklim yang inklusif dan kontekstual, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat sipil, dan akademisi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
