Sorong, Papua Barat Daya, 2-3 Juni 2025, Mandala Katalika, Bentara Papua, UNIMUDA, dan Jerat Papua, difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Papua Barat Daya melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) MICMAC dan MACTOR Putaran 1, Mendukung Pengembangan Program Iklim yang Efektif dan Inklusif di Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan dan mengidentifikasi faktor-faktor isu utama yang mempengaruhi FOLU Net Sink 2030, perubahan iklim, komoditas lestari berbasis hutan dan masyarakat, serta pangan lokal.
Selain itu FGD ini juga melakukan proses pemetaan aktor-aktor kunci, baik yang berpotensi menjadi penggerak maupun penghambat serta penetapan objektif yang menjadi kunci dalam keterkaitan pengaruh terhadap aktor-aktor kunci. Kegiatan di buka langsung oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Ketanahan (DLHKP) Papua Barat Daya, Ibu Ina Roselina Y Sikirit S.hut’M.M. Peserta dalam kegiatan hadir sekitar 56 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, UPT, masyarakat adat, swasta, LSM, tokoh adat, agama, akademisi, komunitas pemuda adat, UMKM/koperasi masyarakat adat papua, dan praktisi hukum.
FGD yang berlangsung dua hari ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memetakan isu-isu prioritas, aktor kunci, dan potensi pengaruh mereka terhadap agenda transisi pembangunan hijau, termasuk FOLU Net Sink 2030 dan ekonomi berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Menggunakan pendekatan MICMAC dan MACTOR, yang masih bagian dari pendekatan la prospective.
Proses diskusi menghasilkan beberapa poin kunci antara lain dari 20 isu utama yang berhasil diidentifikasi di dalam forum dan diklasifikasikan menjadi 7 prioritas utama yaitu; regulasi, kebijakan, dan tata kelola; hak dan pengakuan masyarakat; penguatan kapasitas SDM, masyarakat, dan infrastruktur; akses pasar, izin usaha, promosi, inovasi dan modal usaha; deforestasi dan penebangan hutan; swasta, pertambangan dan industri ekstraktif; perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
Dalam proses diskusi juga merumuskan 34 aktor yang kemudian dirinci dan disepakati dalam forum menjadi 9 aktor utama berdasarkan kekuatan pengaruh dan daya dukung terhadap isu-isu strategis antara lain; masyarakat, pemerintah daerah dan dinas, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, DPR dan lembaga legislative, LSM, swasta, UMKM, dan akademisi. Kegiatan ini juga berhasil menetapkan 5 tujuan berdasarkan dari narasi isu yang terdapat di Papua Barat Daya. Antara lain adalah mitigasi vegetasi perubahan iklim, perlindungan dan pemanfaatan hutan, pemberdayaan masyarakat adat, pengembangan komoditas lestari berkelanjutan, pemetaan riset dan inovasi pangan lokal berbasis partisipatif. Diskusi juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas lokal, konsolidasi peran masyarakat adat, serta sinkronisasi kebijakan lintas sektor dan level pemerintahan.
Hasil FGD 1 ini akan dilanjutkan melalui FGD Putaran 2 yang memasuki fase assessment dengan menganalisis secara kuantitatif terhadap hubungan antar isu prioritas dengan isu prioritas lain dengan perangkat lunak MICMAC serta relasi antar aktor dengan tujuan menggunakan perangkat lunak MACTOR. Putaran kedua ini menjadi ruang penting untuk menguji dinamika kewenangan, potensi sinergi, serta tantangan yang perlu diatasi demi perubahan sistemik yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil dari sesi ini akan menjadi fondasi bagi penyusunan rekomendasi strategis dan peta jalan aksi lintas aktor di Papua Barat Daya.
Dalam kegiatan ini Manka dan Bentara Papua memberikan apresiasi kepada DLHK dan seluruh peserta FGD yang telah memberikan masukan, ide serta pandangan selama pelaksanaan kegiatan yang telah menunjukkan semangat kolaborasi yang cukup kuat.
