Manka, 17 September 2025 — Perkumpulan Mandala Katalika (MANKA) bekerja sama dengan School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia menyelenggarakan “Workshop Pengembangan Program Iklim yang Efektif dan Inklusif di Provinsi-Provinsi Terpilih” pada 12–13 September 2025 di Kampus SGPP, Sentul, Bogor.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian upaya konsolidasi hasil FGD di kabupaten dan provinsi-provinsi terpilih untuk mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Adapun kabupaten dan provinsi tersebut adalah Kabupaten Aceh Tamiang-Provinsi Aceh; Kabupaten Siak-Provinsi Riau; Kabupaten Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu-Provinsi Kalimantan Barat; Papua Barat Daya; dan Papua Selatan.
Workshop ini dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman terhadap faktor-faktor penggerak sistem, hubungan antar faktor, serta dinamika aktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan di daerah. Metodologi La Prospective dengan modul analisis MICMAC dan MACTOR digunakan untuk memetakan faktor pendorong dan aktor kunci, serta relasi antar-faktor, antar-aktor, dan antar faktor-aktor.
Dalam sambutannya, Juliarta Bramansa Ottay, Direktur Manka, mengapresiasi kehadiran peserta dari perwakilan lima provinsi yang terdiri dari pemerintah, LSM, dan MSF. Ia menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar latihan, tetapi ruang strategis untuk konsolidasi isu dan aktor kunci di daerah.
“Proses yang kita lakukan ini bukan sekadar pelatihan, tetapi upaya membangun kerja sama antar pihak. Harapannya, nanti di MULTIPOL kita bisa buat skenario dan rencana aksi yang konkret,” ujar Juliarta Bramansa Ottay.
Sementara itu, Fakhrizal Nashr, perwakilan SGPP Indonesia, menekankan pentingnya proses dua hari workshop sebagai bagian dari pembelajaran kolektif.
“Kita akan melihat sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Kita akan bicara skenario kebijakan dan aksi nyata dalam kerangka kebijakan yang spesifik. Ini disebut shared vision,” ujar Fakhrizal Nashr.
Agenda hari pertama workshop memfokuskan pada presentasi hasil FGD dari sejumlah daerah. Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Siak difasilitasi oleh GeRAK Aceh dan Perkumpulan Elang. Lalu disusul dengan paparan dari Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, serta Kabupaten Sanggau oleh perwakilan pemda dan LBBT. Presentasi dari Papua Barat Daya dan Papua Selatan melibatkan Yayasan Bentara Papua, serta Jerat Papua.
Presentasi ini juga menyoroti beragam inisiatif yang lahir dari diskusi daerah, mulai dari peluang pengelolaan mangrove di Kabupaten Aceh Tamiang, program social forestry di Provinsi Kalimantan Barat, hingga riset keberlanjutan di Provinsi Papua Selatan. Seluruh inisiatif tersebut menggarisbawahi pentingnya mendorong ekonomi restoratif, termasuk pangan lokal, memperkuat peran komunitas, serta menggali nilai ekonomi karbon dari daerah.
Agenda hari kedua difokuskan pada sintesis bersama faktor dan aktor kunci, serta simulasi Modul MULTIPOL untuk analisis skenario di tingkat provinsi. Dengan pendekatan ini, peserta dapat menguji alternatif kebijakan, memahami potensi perubahan, serta menyiapkan strategi adaptif yang relevan dengan dinamika lokal.
Lebih jauh, La Prospective dan tahapan MULTIPOL tidak hanya dimaknai sebagai refleksi akademis, tetapi juga sebagai instrumen praktis yang memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan mitra pembangunan. Melalui proses ini, kebijakan iklim diharapkan dapat dirancang lebih konsisten, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lokal melalui partisipasi aktif dari pemangku kepentingan.
Workshop ditutup dengan rencana tindak lanjut untuk diimplementasikan bersama mitra di masing-masing daerah. Hasil diskusi dua hari ini menjadi landasan penting untuk melahirkan strategi berbasis bukti, sekaligus memastikan program iklim di tingkat provinsi dan kabupaten benar-benar berkontribusi pada pencapaian FOLU Net Sink 2030.