Manka, 30 Juli 2025 — Perkumpulan Mandala Katalika bersama Bentara Papua, UNIMUDA, dan Jerat Papua, dengan fasilitasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Papua Barat Daya telah melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) MICMAC dan MACTOR Putaran II dengan tema “Mendukung Pengembangan Program Iklim yang Efektif dan Inklusif di Provinsi Papua Barat Daya”. Kegiatan ini berlangsung pada 23–24 Juli 2025 yang bertempat di Ayla City Hotel, Sorong, Papua Barat Daya.
FGD ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya dan bertujuan untuk memperdalam pemetaan isu-isu prioritas serta menganalisis aktor kunci dalam mendukung target FOLU Net Sink 2030 dan pengembangan program iklim berbasis yurisdiksi. Isu-isu tersebut meliputi penguatan regulasi kampung dan wilayah adat, perlindungan pengetahuan lokal, penguatan SDM dan kelembagaan kampung, pengembangan infrastruktur, akses pasar, penanggulangan deforestasi, pengendalian dampak industri ekstraktif, hingga adaptasi terhadap perubahan iklim.
Pada hari pertama, diskusi difokuskan pada analisis isu-isu prioritas sebelumnya menggunakan metode MICMAC untuk mengidentifikasi keterkaitan dan pengaruh antarfaktor strategis. Peserta dibagi ke dalam tiga kelompok untuk membahas delapan isu prioritas yang telah diidentifikasi sebelumnya.
Hasil analisis MICMAC menunjukkan bahwa isu penguatan regulasi tata kelola berbasis kampung dan wilayah adat memiliki tingkat pengaruh dan ketergantungan tertinggi. Selain itu, isu seperti adaptasi perubahan iklim, peningkatan kapasitas masyarakat adat, dan pengembangan pasar dipandang sebagai outcome krusial yang mendukung keberhasilan jangka panjang program iklim daerah.
Direktur Perkumpulan Manka menyampaikan bahwa hasil pemetaan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan program prioritas dan rencana aksi bersama pemerintah provinsi. Beberapa rencana aksi yang muncul antara lain: 1) Penetapan kawasan pangan lokal strategis seperti sagu dan umbi-umbian, 2) Dukungan terhadap pengembangan industri berbasis komoditas lokal, 3) Pembentukan kelembagaan program iklim daerah, dan 4) Insentif non-karbon melalui kolaborasi dengan kementerian dan lembaga donor.
Sementara itu, Sekretaris DLHKP Papua Barat Daya menekankan pentingnya kolaborasi seluruh aktor dalam menjaga dan mengelola wilayah adat secara lestari, serta mendorong keterlibatan ASN muda dalam mengarusutamakan program iklim ke depan.
Pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan analisis aktor menggunakan metode MACTOR, khususnya melalui pendekatan MDI (Matrix of Direct Influence) dan MAO (Matrix Actor/Objectives). Analisis ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana pengaruh dan kepentingan masing-masing aktor terhadap berbagai tujuan strategis program iklim.
Melalui diskusi partisipatif dan penilaian terstruktur, beberapa aktor yang dinilai memiliki peran paling signifikan berdasarkan hasil skoring adalah gubernur, masyarakat adat, DLHKP, NGO lingkungan, UMKM, dan universitas. Pemetaan ini juga menunjukkan bahwa hubungan antarpihak cenderung positif terhadap pencapaian tujuan iklim yang telah dirumuskan bersama.
Kombinasi metode MICMAC dan MACTOR menghasilkan kerangka pemetaan yang kokoh dan dapat dijadikan pijakan dalam menyusun strategi implementasi program iklim tingkat provinsi secara inklusif dan berbasis data.
Kegiatan ini menandai langkah strategis menuju perumusan kesepakatan multipihak pada tahun 2026 dengan harapan dapat menghasilkan tiga rekomendasi prioritas untuk mendukung sistem pangan lokal, penguatan kelembagaan, dan optimalisasi komoditas daerah dalam rantai nilai berkelanjutan.