Manka, 19 September 2025 – Perkumpulan Mandala Katalika (Manka) bersama para mitra sukses menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Putaran II untuk metode MICMAC dan MACTOR pada 9—10 September 2025 di Kantor Bapperida, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah lembaga pemerintah Kabupaten Merauke, diantaranya Bapperida Kabupaten Merauke, DLH, Dinas Ketahanan Pangan, pemerintah daerah (pimpinan OPD), tokoh adat dan agama, akademisi, organisasi masyarakat sipil, koperasi/UMKM masyarakat adat, JERAT, Perhimpunan Harmoni Alam Papuana (PHAP), El Adpper, Papua Paradise Center (PPC), serta pihak swasta dan LSM di bidang lingkungan dan pangan lokal.
Dalam sambutannya, Kepala Bapperida Merauke mengatakan, “FGD II ini merupakan lanjutan dari FGD I dengan harapan dapat menghasilkan rekomendasi pembangunan berkelanjutan bagi Papua Selatan, khususnya Merauke.”
Ia menekankan pentingnya keterlibatan JERAT dan Manka sebagai mitra dalam mendukung program daerah, serta integrasi program nasional, misalnya Program Makan Bergizi Gratis dan program pangan lokal, dengan partisipasi masyarakat adat.
Sementara itu, Direktur Mandala Katalika, Juliarta Bramansa Ottay yang hadir secara daring melalui Zoom menyatakan, “Kami mengapresiasi kesempatan ini karena kolaborasi yang sudah terjalin merupakan hasil dari proses panjang lintas pihak. Harapan kami, FGD ini dapat merumuskan isu-isu prioritas pembangunan iklim secara bersama dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pelaksanaan program.”
FGD ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya dan bertujuan untuk memperdalam pemetaan isu-isu prioritas serta menganalisis aktor kunci dalam mendukung target FOLU Net Sink 2030 dan pengembangan program iklim. FGD sebelumnya terdapat sembilan isu yang kemudian terkonsentrasi menjadi enam isu. Selanjutnya, pada FGD II ditambah menjadi delapan isu strategis utama, seperti isu perlindungan lahan dan pangan lokal.
FGD II ini turut didukung oleh School of Government & Public Policy (SGPP) sebagai mitra penunjang dalam analisis menggunakan MICMAC dan MACTOR.
Melalui analisis MICMAC, diskusi berfokus pada pengaruh faktor-faktor yang telah disepakati dalam FGD I Papua Selatan. Selanjutnya, sesi MACTOR digunakan untuk memetakan hubungan pengaruh antaraktor sebagai langkah persiapan menuju perencanaan aksi melalui proses MULTIPOL.
Ada lima usulan tujuan/pilar utama program ekonomi berbasis hutan dan masyarakat yang dibahas, yaitu: (1) mitigasi perubahan iklim; (2) perlindungan dan pemanfaatan hutan; (3) pemberdayaan masyarakat adat; (4) pengembangan komoditas lestari dan berkelanjutan; dan (5) riset serta inovasi pangan lokal partisipatif. Para peserta turut memberikan masukan, dengan penekanan khusus pada pilar ketiga, yakni pemberdayaan masyarakat adat, agar program dan kebijakan yang dirumuskan lebih berpihak dan memberdayakan komunitas adat.
FGD ini menitikberatkan pada pentingnya kolaborasi multipihak, yang melibatkan pemerintah, LSM, pelaku usaha, dan masyarakat adat dalam menjaga lingkungan serta mengembangkan pangan lokal.
Adapun hasil diskusi ini adalah munculnya usulan rancangan rekomendasi kebijakan (Perda) terkait pemanfaatan pangan lokal di tingkat Provinsi Papua Selatan, serta identifikasi isu-isu kelembagaan adat dan insentif penggunaan pangan lokal dalam acara pemerintah.
FGD II Papua Selatan ini menjadi forum penyamaan pandangan dan kesepakatan multipihak dalam upaya pengembangan program iklim berbasis ekonomi berbasis hutan dan masyarakat. Rencana tindak selanjutnya adalah pengembangan program dan rencana aksi bersama di tingkat provinsi terkait finalisasi tiga isu strategis, yaitu pangan lokal, komoditas lokal, pendanaan iklim, dengan menggunakan metode MULTIPOL.
Dari sisi kebijakan, Pemda Merauke dibantu oleh JERAT dan Manka untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemanfaatan pangan lokal agar produk lokal menjadi sajian pada setiap kegiatan daerah.
Lebih luas, output FGD ini akan menjadi masukan perencanaan daerah (RPJMD) dan dasar penyusunan program baru yang lebih memperhatikan isu lingkungan dan masyarakat adat. Rencana aksi spesifik akan disepakati dalam forum lanjutan dengan kontribusi pemerintah, lembaga adat/LSM, dan komunitas lokal akan menjalankan perannya sesuai hasil FGD.